KUALITAS INFORMASI SISTEM KEUANGAN DESA PASCA PENGEMBANGAN APLIKASI
DOI:
https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.87Keywords:
Quality of information, Village Financial SystemAbstract
The village government in the West Nusa Tenggara region has implemented village financial management through application of Village Financial System - Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). The application has been repaired and updated several times. This study aims to determine the comparison of information quality of village financial system, when operated with Siskeudes V1.0.R1.06 with Siskuedes V2.0. R.0.1, based on Permendagri Number 20 Year 2018. The researcher conducted a content analysis by comparing the outputs of the two Siskeudes versions. Assessment of the quality of the process and information 2 Siskeudes version were analyzed by interpretive methods.
The results showed that information quality from Siskeudes Version 2.0 R.0.1. better and integrated with documents at the planning and budgeting stages, compared with previous version Siskeudes. It caused of Siskeudes version 2 already have using activity package in the expenditure, so the village must be able to estimate the expenditure that will be absorbed by each activity. In Siskeudes version 2, in the reporting stage, there have also been additional reports at tax report, because it also adjusts with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 193/PMK.07 / 2018.
On Siskeudes Version 2.0 R.0.1., have also used OM-SPAN for reporting to the ministry. The results of this study are expected to be useful for the Community and Village Empowerment Agency (DPMD) to train verifiers at the sub-district level.
References
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
————. 2017. Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa, Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembina dan Pengawas Desa Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
————. 2017. Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa-Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. Singaraja: 20 November 2017.
————. 2016. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Modul Pengelolaan Keuangan Desa # 4 Modul Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
————. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Hendri, Sapto, Ni Putu Ayu Candra, Intan Rakhmawati, and Siti Atikah. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Conference Management and Behavioral Studies, ISSN:2541-3400. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
Husna, Saifatul, and Syukriy Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Volume 1 Nomor 1, 282-293.
Juardi, Muhammad Sapril Sardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri. Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. IV No. 1, Juni 2018: 84-107, ISSN: 2442-3017 (PRINT), ISSN: 2597-9116 (ONLINE). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/5159/4627
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
————. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
————. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
————. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
————. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
————. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
————. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
————. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
————. 2003. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Muhsyaf, Saipul Arni, Siti Atikah, dan Widia Astuti. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Volume 15, No.1, ISSN 1858-0785, 60-69.
Munti, Finta, and Heru Fahlevi. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 8 No.12, doi 10.18196/jai.180281, 172-182.
Subchan, Nur, Endang Siti Astuti, Kertahadi. 2012. Mengukur Efektivitas Sistem Informasi dan Mengetahui Kesuksesan Portal Akademik (SIAM) On-line (Studi Kasus Terhadap Pengguna di Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya). Jurnal Profit, Volume 6 No. 2, doi 10.9876, 117-134.
Subiakto, Henry. 2001. Analisis Isi Media, Metode dan Pemanfaatannya. Metodologi Penelitian Kualitatif by Burhan Bungin, 185 - 198. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suhaedi, Wirawan, Baiq Rosyida Dwi Astuti, dan Alamsyah. 2016. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 34-45.
Sulina, I Gusti Ayu Trisha, Made Arie Wahyuni, dan Putu Sukma Kurniawan. 2017. Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 8 Nomor 2.
